Kamis, 10 Juli 2025 8:58:59 WIB

'Sangat Disesalkan, Tidak Dapat Diterima,' Reaksi Sekutu AS Terhadap Surat Tarif Trump

Ekonomi

AP Wira

JAKARTA, Radio Bharata Online - Mitra dagang Amerika bereaksi dengan frustrasi terhadap ancaman tarif terbaru Presiden AS Donald Trump, setelah berbulan-bulan melakukan apa yang mereka yakini sebagai upaya beritikad baik untuk membuat kesepakatan.

Uni Eropa mungkin hampir mencapai kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat tetapi sedang berjuang untuk memperoleh keringanan tarif segera dan komitmen untuk tidak memperkenalkan tindakan baru, kata kepala komite perdagangan Parlemen Eropa pada hari Rabu.

"Saya melihat mungkin ada koridor untuk mencapai kesepahaman dalam situasi tarif baja, mobil, dan, tentu saja, juga mengenai beberapa kemungkinan pengecualian dari tarif dasar," kata Bernd Lange, politisi Sosial Demokrat Jerman, yang bukan bagian dari tim negosiasi Uni Eropa tetapi berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat.

Komisi Eropa, yang telah bernegosiasi atas nama blok 27 negara, sedang berupaya mencapai kesepakatan kerangka kerja dengan Amerika Serikat pada tanggal 1 Agustus.

Saat ini, Tiongkok menghadapi tarif AS sebesar 50 persen untuk ekspor baja, 25 persen untuk mobil, dan tarif umum sebesar 10 persen untuk sebagian besar ekspor lainnya. Tarif sebesar 50 persen untuk tembaga impor akan segera diberlakukan, dengan pungutan yang akan segera diberlakukan untuk semikonduktor dan farmasi.

Tarif tersebut tidak dapat diterima oleh UE, kata Lange, karena tarif tersebut menargetkan pengembangan industri blok tersebut.

Lange mengatakan isu utama dalam negosiasi Uni Eropa adalah mengamankan tarif yang lebih rendah saat mencapai kesepakatan kerangka kerja, alih-alih menunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk kesepakatan akhir, dan "klausul stand-still" yang berarti Uni Eropa tidak akan menghadapi tindakan lebih lanjut.

Kementerian Perdagangan Korea Selatan mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya akan melakukan upaya untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang saling menguntungkan dengan Amerika Serikat menyusul perpanjangan efektif penghentian tarif baru terhadap produk-produk Korea Selatan oleh Trump.

Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Seoul telah terlibat dalam negosiasi sengit berdasarkan prinsip mengutamakan kepentingan nasional sejak pelantikan pemerintahan baru di bawah Presiden Lee Jae-myung, yang menjabat pada tanggal 4 Juni.

Kementerian tersebut mencatat bahwa tidak ada cukup waktu untuk mencapai kesepakatan pada semua isu, menganggap surat Trump sebagai perpanjangan efektif dari jeda tarif "timbal balik" pada produk Korea Selatan.

Pihaknya berjanji untuk meningkatkan upaya guna mencapai hasil negosiasi yang saling menguntungkan dalam periode yang tersisa guna segera menyelesaikan ketidakpastian yang timbul akibat masalah tarif, dan mengatakan bahwa negara Asia tersebut akan mengatasi kekhawatiran utama AS terkait masalah defisit perdagangan melalui perbaikan aturan domestik dan regulasi yang dirasionalisasi.

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba memperingatkan pada hari Selasa bahwa keputusan Trump untuk mengenakan tarif sebesar 25 persen terhadap Jepang "sangat disesalkan," seraya menambahkan bahwa negosiasi akan terus berlanjut menuju kesepakatan yang saling menguntungkan.

"Kami akan terus terlibat dalam negosiasi dengan Amerika Serikat untuk menjajaki kemungkinan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan sekaligus melindungi kepentingan nasional kami," ujar Ishiba dalam pertemuan tersebut.

Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 25 persen pada impor dari Jepang, dimulai pada tanggal 1 Agustus, kata Trump pada hari Senin, sambil memperingatkan bahwa setiap kenaikan tarif pada barang-barang AS akan ditanggapi dengan kenaikan tarif yang setara oleh pemerintahannya.

Presiden AS juga mengumumkan tarif baru untuk 13 negara lain pada hari yang sama, termasuk 25 persen untuk Korea Selatan, 30 persen untuk Afrika Selatan, 35 persen untuk Serbia dan Bangladesh, 36 persen untuk Thailand dan Kamboja, dan 40 persen untuk Myanmar dan Laos. [CGTN]

Komentar