Senin, 21 September 2020 5:32:35 WIB

Komisi II DPR-Mendagri-KPU Sepakat Pilkada 2020 Tak Ditunda
Indonesia

Agus Fachry - Bharata Radio

banner

Rapat Komisi II DPR RI soal Pilkada 2020 (Foto: Azizah/detikcom)

Jakarta - Komisi II DPR RI bersama Mendagri Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia, Bawaslu, dan DKPP sepakat tidak ada penundaan Pilkada Serentak 2020. Dan Pilkada tetap akan dilaksanakan pada, Rabu, 9 Desember 2020 mendatang.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja di Komisi II DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). Mendagri Tito hadir langsung di ruang rapat, bersama Ketua Bawaslu Abhan dan Ketua DKPP Muhammad. sedangkan KPU RI, diwakili 2 komisionernya, yaitu Ilham Saputra dan Viryan Aziz.

Keputusan tidak adanya penundaan Pilkada menjadi salah satu kesimpulan rapat hari ini. Kesimpulan dibacakan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku pimpinan rapat.

"Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desmeber 2020," ujar Doli.

"Dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19," imbuhnya.

Sebelumnya, beredar surat berisi informasi penundaan Pilkada Serentak 2020. Komisi II DPR menegaskan informasi tersebut tidak benar dan Pilkada tetap akan berlangsung pada 9 Desember mendatang.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman mengatakan, penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020. Pilkada akan digelar dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," kata Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9).

Sumber : Detik News

 

 

Komentar

Berita Lainnya

Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional Indonesia

Rabu, 5 Oktober 2022 17:33:33 WIB

banner
Pertemuan P20 di Buka Indonesia

Kamis, 6 Oktober 2022 14:20:55 WIB

banner