Orang-orang yang terlibat dalam penipuan telekomunikasi dan internet dapat menghadapi hukuman kredit (sosial) di Tiongkok. Para pembuat kebijakan di negara itu tengah mempertimbangkan hukuman yang lebih ketat bagi tindak kejahatan tersebut
Draf undang-undang (UU) tentang penipuan internet dan antitelekomunikasi akan diajukan untuk pembacaan ketiga pada sesi legislatif Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress/NPC) Tiongkok yang akan digelar mulai 30 Agustus hingga 2 September.
Draf tersebut dirilis untuk mengumpulkan opini publik setelah pembacaan kedua pada Juni. Berbagai usulan dibuat oleh masyarakat, termasuk hukuman yang lebih berat bagi pelaku penipuan telekomunikasi dan internet serta lebih banyak upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan tersebut.
Draf UU untuk pembacaan ketiga telah sepenuhnya menyerap masukan dari publik, menguraikan ketentuan untuk hukuman yang lebih berat bagi orang-orang yang terlibat dalam penipuan telekomunikasi dan daring, kata Yang Heqing, juru bicara Komisi Urusan Legislatif dari Komite Tetap NPC Tiongkok.
Selain itu, draf baru tersebut juga menambahkan ketentuan tentang penguatan publisitas pencegahan penipuan di kalangan warga lanjut usia dan anak muda, ujar Yang, seraya menambahkan bahwa sistem penghargaan (reward) untuk informasi dari publik juga disertakan.
Pewarta: Xinhua
https://www.facebook.com/xinhuanewsindonesia/?brand_redir=338109312883186
