Selasa, 20 Desember 2022 11:29:19 WIB

Negara bagian Washington yang dikuasai Demokrat melarang TikTok di Pemerintahan

International

Endro

JAKARTA, Radio Bharata Online - Negara bagian Washington di AS sedang mempertimbangkan untuk melarang penggunaan TikTok untuk bisnis pemerintah, berpotensi memperluas kampanye yang dipimpin Partai Republik melawan aplikasi milik Tiongkok, ke salah satu bagian paling liberal di Amerika Serikat.

Negara bagian Washington akan menjadi kubu Demokrat pertama yang melarang TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance yang berbasis di Beijing.  Mereka beralasan karena masalah privasi data dan keamanan nasional, jika aplikasi tersebut digunakan di perangkat pemerintah.

Setidaknya 19 negara bagian, termasuk Texas, Alabama, Georgia, Idaho, New Hampshire, Maryland, North Dakota, dan Utah, telah melarang atau membatasi penggunaan aplikasi di perangkat pemerintah, karena privasi data dan masalah nasional.

Semua negara bagian tersebut memiliki gubernur Republik, kecuali Louisiana, kubu konservatif, yang hanya membatasi penggunaan aplikasi pada perangkat di bawah lingkup Sekretaris Negara.

Pada hari Senin, Sekretaris Negara Republik Louisiana Kyle Ardoin meminta Gubernur Demokrat John Bel Edwards untuk melarang aplikasi tersebut di semua perangkat pemerintah negara bagian.

Proposal di negara bagian Washington, di mana Demokrat mengontrol jabatan gubernur dan kedua cabang legislatif negara bagian, terungkap dalam email yang diperoleh Al Jazeera.

Dalam email yang dikirim National Association of State Chief Information Officers, Stevens Fox, kepala petugas keamanan informasi negara bagian Washington, mengatakan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan untuk melarang penggunaan TikTok.

“Negara Bagian Washington sedang mempertimbangkan apakah akan melarang penggunaan TikTok untuk bisnis agensi. Apakah ada yang melakukan penilaian risiko pada aplikasi ini?” kata Fox dalam email tertanggal 9 Desember, yang diperoleh menyusul permintaan catatan publik dengan negara bagian Utah.

Andrew Garber, juru bicara Washington Technology Solutions, mengonfirmasi bahwa penggunaan TikTok oleh negara, sebenarnya sedang ditinjau.

Kepada Al Jazeera, Garber mengatakan, Washington seperti banyak negara bagian lainnya, sedang meninjau penggunaan TikTok, tetapi belum mencapai keputusan apa pun.

Terlepas dari dorongan tingkat negara bagian untuk membatasi TikTok, undang-undang terpisah untuk melarang aplikasi secara langsung dan melarang penggunaannya pada perangkat pemerintah sedang menunggu keputusan di Kongres AS.

TikTok, menghadapi pengawasan yang meningkat di AS, sejak mantan Presiden Donald Trump memberi ByteDance waktu 90 hari untuk melepaskan asetnya di AS, di tengah kekhawatiran data sensitif pengguna dapat diakses oleh pemerintah Tiongkok.

Presiden AS Joe Biden mengganti perintah eksekutif Trump dengan perintah eksekutif yang lebih luas, yang meminta pejabat untuk mengembangkan kriteria untuk mengevaluasi privasi dan risiko keamanan nasional, yang terkait dengan aplikasi milik asing.

TikTok bersikeras menyimpan semua data pribadi milik pengguna Amerika di AS, dengan cadangan di Singapura.

Jamal Brown, juru bicara TikTok, menyatakan kekecewaannya atas langkah pembatasan aplikasi tersebut.

Menurut Jamal, jutaan orang Amerika mengandalkan TikTok untuk mengembangkan bisnis kecil mereka, menjangkau audiens baru, dan mencari nafkah. (Al Jazeera)

Komentar