Kamis, 20 Mei 2021 5:8:23 WIB

AS Terus Tekan Junta Myanmar dengan Sanksi

Sosial Budaya

Kinar Lestari

Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi kepada 16 pejabat tinggi junta Myanmar yang terlibat kudeta beserta keluarga, dengan alasan mendukung aksi kekerasan terhadap gerakan pro-demokrasi.

Sanksi itu melarang perusahaan dan warga AS serta korporasi lain, termasuk bank, di seluruh dunia melakukan transaksi dengan junta militer Myanmar.

Sanksi itu juga membekukan aset milik orang-orang yang menjadi target yang berada di bawah wilayah hukum AS.

Dilansir AFP, mereka yang dijatuhi sanksi oleh Kementerian Keuangan AS adalah empat jenderal pemerintah junta, tujuh menteri, ketua Komisi Pemilihan Umum Myanmar yang pro-militer, dan gubernur Bank Sentral Myanmar.

Sementara itu, tiga anak dari pejabat pemerintah junta juga kembali dijatuhi sanksi tambahan.

"Militer Myanmar menindas gerakan pro-demokrasi dengan kekerasan dan serangan menggunakan senjata mematikan, termasuk menyerang anak-anak," demikian isi pernyataan Kemenkeu AS.

Langkah AS juga diikuti oleh Kemenkeu Inggris dan Kanada. Kedua negara itu turut menjatuhkan sanksi tambahan kepada para petinggi junta Myanmar.

Sejumlah negara Barat sudah menjatuhkan sanksi kepada junta Myanmar sejak  kudeta bergulir pada 1 Februari lalu. Tujuannya untuk menekan junta militer mengembalikan kekuasaan ke pemerintahan terpilih dan menjalankan praktik demokrasi.

Akan tetapi, nampaknya hal itu belum bisa membuat junta Myanmar tunduk.

Sementara itu, jumlah korban tewas dalam gejolak politik di Myanmar sejak kudeta sampai saat ini dilaporkan mencapai 802 orang. Jumlah itu berdasarkan catatan lembaga Perhimpunan Bantuan Tahanan Politik Myanmar (AACP).

Selain itu, AAPP menyatakan jumlah penduduk Myanmar yang ditahan akibat menentang kudeta sudah mencapai 4.120 orang. Sebanyak 20 orang di antaranya dijatuhi hukuman mati.

Komentar