Senin, 12 Oktober 2020 6:6:56 WIB

Merasa Dituding Kubu Jokowi Sponsori Demo Omnimbus Law, SBY Bereaksi

Indonesia

Angga Mardiansyah - Radio Bharata

Pemerintah menyebut ada pihak tertentu yang mensponsori aksi penolakann Omnimbus Law Undang-undang Cipta Kerja yang berujung bentrok antara massa dengan aparat kepolisian pada Kamis (8/10/2020).

Narasi pemerintah itu jadi pembicaraan panas di media sosial. Partai Demokrat dan SBY dituding mensponsori aksi penolakan UU Ciptaker. 

Tudingan itu membuat Presiden ke-6 RI yang juga pemimpin partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY gerah. Salah satu politikus partai Demokrat, Andi Arief menyebut bahwa SBY meminta pemerintah untuk membongkar siapa sosok dalang yang dimaksud.

Permintaan SBY itu ditujukkan kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD hingga Badan Intelijen Nasional/BIN.

Baca Juga: Siapa Biayai Demo 8 Oktober, SBY Minta Airlangga, Luhut, dan BIN Sebut Saja

"Pak Airlangga Hartarto, Pak Luhut Panjaitan dan Pak Prof @mohmahfudmd dan BIN, diminta Pak SBY untuk menjelaskan ke publik soal penunggang aksi omnibus law jika ada. Agar pemerintah tidak dianggap membuat hoaks ke masyarakat," kata Andi melalui akun Twitternya @AndiArief, Senin (12/10/2020).

Dalam laporan jurnalis Suara.com sebelumnya, Airlangga mengatakan, "sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di belakang) demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya," kata Airlangga di TV, Kamis (8/10/2020).

Sikap Demokrat

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Ossy Dermawan menegaskan pernyataan yang menyebutkan aksi dan gerakan penolakan UU Cipta Kerja diinisiasi dan didanai Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoaks serta tidak berdasar.

"Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker," kata Ossy.

Baca Juga: Lapor ke Jokowi, Satgas Covid-19 Sebut 17 Persen Warga Merasa Kebal Corona

Dalam pernyataan tertulis tertanggal 9 Oktober yang diterima Suara.com, Sabtu (10/10), disebutkan pula nama salah satu akun media sosial yang disebut Ossy sebagai akun buzzer.

suara.com

Komentar