Senin, 17 April 2023 11:6:44 WIB

Tiongkok-Filipina Bahas Cara untuk Tangani Sengketa Maritim

International

Eko Satrio Wibowo

Manila, Radio Bharata Online - Mantan pejabat pemerintah dan para analis pada hari Jum'at (14/4) bertemu di Manila, ibu kota Filipina, untuk membahas perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

Forum di Manila tersebut diselenggarakan saat Amerika Serikat dan Filipina melanjutkan latihan militer. Diskusi mendalam dan pertukaran wawasan tentang sengketa maritim di Laut China Selatan menjadi bahan wacana pada Forum Manila ke-8 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemahaman Filipina dan Tiongkok (APCU) dan Kedutaan Besar Tiongkok.

Latihan militer Filipina-AS yang diberi nama "Balikatan" dimulai pada 11 April 2023 dan pembukaan empat lokasi militer baru di bawah Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan yang bakal digunakan oleh pasukan AS telah meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

Duta Besar Tiongkok untuk Filipina, Huang Xilian, mengatakan bahwa hubungan antara Tiongkok dan Filipina lebih ditentukan oleh hidup berdampingan secara damai selama lebih dari seribu tahun dan akan terus berlanjut di masa depan.Perbedaan klaim teritorial telah diselesaikan secara damai melalui pembicaraan bilateral.

Dia menambahkan bahwa pertemuan ke-7 Mekanisme Konsultasi Bilateral di Laut China Selatan yang diadakan bulan lalu di Manila telah berhasil, dan Tiongkok sudah mengusulkan inisiatif baru, termasuk membentuk zona penangkapan ikan bersama untuk meningkatkan kerja sama praktis.

"Itulah sebabnya Tiongkok berkomitmen untuk memperkuat mekanisme komunikasi antara kedua negara kita. Tindakan provokatif atau membawa kekuatan eksternal tidak akan membantu tetapi semakin memperumit situasi dan menyebabkan lebih banyak masalah, membahayakan perdamaian dan keamanan regional," kata Huang.

Para panelis dan ahli dalam forum tersebut mengusulkan cara-cara konstruktif dalam menangani sengketa maritim untuk mencapai stabilitas kawasan.

Wu Shicun dari Pusat Penelitian Tiongkok-Asia Tenggara di Laut China Selatan mengatakan lembaga penegak hukum maritim di kedua negara harus melanjutkan kerja sama mereka dan membentuk mekanisme hotline untuk mengelola krisis dengan lebih baik dan mencegah konflik di laut.

"Hotline antara dua kementerian luar negeri dioperasikan Januari lalu. Disarankan agar mekanisme hotline diperluas ke lembaga penegak hukum maritim dan angkatan laut, untuk mengelola krisis di laut dan udara dengan lebih baik,” ujar Wu.

Mantan Penasihat Keamanan Nasional Filipina, Clarita Carlos mengatakan Tiongkok dan Filipina harus beralih dari konsep kepemilikan dan menemukan kesamaan. Dia menyarankan kedua negara membuat Perjanjian Perikanan Regional yang dapat mengatur laut yang diperebutkan.

"Ketika kita menggunakan asumsi umum kita bahwa lebih baik bagi kita untuk beralih dari politik tinggi perbedaan pendapat dan benturan pandangan ke politik rendah di mana ada kesamaan, ketahanan pangan, ikan dan kita menjauh dari konsep kepemilikan, tidak ada satu memiliki wilayah udara, darat dan laut, maka kita akan menemukan solusinya," jelas Carlos.

Para panelis telah menekankan bahwa isu Laut China Selatan tidak mencakup seluruh hubungan antara Tiongkok dan Filipina dan juga tidak boleh menjadi batu sandungan bagi kerja sama.

Menurut militer Filipina, latihan militer bersama yang akan berlangsung selama 18 hari itu melibatkan 5.400 tentara Filipina dan 12.200 tentara AS, menjadikannya iterasi terbesar dari yang pernah dilakukan Filipina-AS dalam beberapa dekade. Sekitar 100 anggota angkatan bersenjata Australia bergabung dalam latihan tersebut, sementara belasan negara, termasuk Jepang dan Inggris, berpartisipasi sebagai pengamat.

Balikatan 2023 diadakan di beberapa daerah termasuk pulau Luzon utara, provinsi Palawan, pulau Batanes, dan provinsi Zambales hingga 28 April 2023.

Komentar