Laporan Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia AS Terhadap Pengungsi dan Imigran dirilis pada hari ini (30/3). Laporan mencatat tindakan buruk AS dalam masalah pengungsi dan imigran dari berbagai sudut baik sejarah dan zaman sekarang, maupun dari aspek dalam dan luar negeri, dengan fakta dan data membuktikan bahwa pada masalah pengungsi dan imigran, AS bukan apa yang disebut sebagai ‘menara demokrasi’, melainkan penuh kebohongan dan standar ganda.
Laporan menunjukkan, pelanggaran HAM AS terhadap berbagai etnis imigran sudah berkali-kali terjadi. AS membentuk sistem penahanan imigran terbesar di dunia. Sejauh ini pusat penahanan AS di berbagai negara bagian di perbatasan sudah melampaui 200 lebih. Badan legislatif AS belum pernah menghentikan penganiayaan terhadap anak-anak imigran. Pada tahun 2019, masih terdapat ribuan anak imigran berpisahan dengan orang tuanya, 20 persen di antara mereka usianya belum sampai 5 tahun. Sampai sekarang, masih terdapat diskriminasi serius terhadap imigran di sosial AS, soal ‘kebencian warga keturunan Asia’ terus meningkat pada beberapa tahun ini.
Laporan menunjukkan pula, diskriminasi ras di AS adalah sebab utama yang mengakibatkan masalah imigran AS. Polarisasi politik AS mengakibatkan masalah ini semakin memburuk. Sedangkan tindakan AS yang sifatnya haus perang pun menimbulkan banyak kali gelombang pengungsi. Dari tahun 2001 hingga sekarang, lebih dari 800 ribu orang tewas akibat agresi AS di negara lain, dan mengakibatkan 20 juta pengungsi hanya di Afghanistan, Irak dan Suriah saja.
Laporan akhirnya menekankan, sepanjang sejarah, hampir semua imigran yang menuju AS pernah mengalami perlakuan buruk pemerintah AS. Pemerintah AS masih mengintervensi urusan negara lain, melancarkan perang, menimbulkan malapetaka kemanusiaan serta krisis pengungsi dan imigran di seluruh dunia, bahkan melimpahkan kesalahan kepada negara lain. AS seharusnya mawas diri dan mengoreksi kesalahan dalam masalah pengungsi dan imigran, sungguh memperbaiki kondisi pengungsi dan imigran, menghentikan hegemonisme dan penindasan, menghentikan pembuatan krisis pengungsi baru, menghentikan permainan sebagai ‘pembela HAM’, menghentikan pemfitnahan dan pemukulan terhadap negara lain dengan alasan HAM.
Pewarta : CRI
