Jumat, 11 Desember 2020 5:27:20 WIB
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan pemerintah telah menganggarkan biaya Rp637
Tiongkok
Adelia Astari
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Desember 2020. Rapat tersebut membahas persiapan vaksinasi Covid-19, termasuk peta jalan vaksinasi untuk vaksin pro
Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan pemerintah telah menganggarkan biaya Rp637,3 miliar untuk pembelian tiga juta dosis vaksin Covid-19 dari Badan Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan.
"Untuk 2021, dianggarkan tambahan anggaran Rp17 triliun," kata Terawan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, kemarin.
Terawan mengatakan Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin lainnya akan tiba pada tahap berikutnya dan diharapkan bisa disuntikkan serentak kepada para tenaga kesehatan.
Vaksin yang telah tiba tahap pertama akan disuntikkan kepada tenaga kesehatan yang ada di Jawa dan Bali. Sedangkan tenaga medis yang ada di luar Jawa dan Bali divaksinasi menggunakan vaksin yang tiba tahap kedua. "Kami harap bisa disuntikkan bersama-sama setelah 1,8 juta dosis yang datang tahap kedua mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan," tuturnya.
Menteri Terawan mengatakan pelaksanaan vaksinasi secara nasional akan dilakukan bertahap dan berjenjang, sesuai dengan ketersediaan vaksin Covid-19. Sasaran penerima vaksin direncanakan sebanyak 107.206.544 orang yang berada pada usia produktif, yaitu 18 tahun hingga 59 tahun.
Diperkirakan kebutuhan vaksin Covid-19 secara keseluruhan ialah 246,575 juta dosis. Hal itu dengan perkiraan setiap orang memerlukan dua dosis dan perkiraan wastage rate 15 persen. Dari sasaran penerima vaksin tersebut, direncanakan 30 persen penerima vaksin yang dibiayai pemerintah dan 70 persen penerima vaksin mandiri.
Sementara itu, Komisi IX DPR mendesak pemerintah mengubah proporsi skema penerima vaksin menjadi 70 persen melalui program yang dibiayai pemerintah dan 30 persen penerima vaksin mandiri.
"Mempertimbangkan kondisi masyarakat selama pandemi Covid-19, Komisi IX mendesak proporsi skema vaksinasi 70 persen untuk vaksin program dan 30 persen untuk vaksin mandiri sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi IX Anshory Siregar, membacakan salah satu kesimpulan rapat.
Komentar
Berita Lainnya
Produsen kereta api Tiongkok, CRRC Changke Co., Ltd. membuat generasi baru kereta antarkota hibrida di Tiongkok pada Minggu (2/10). Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 14:26:6 WIB

Wakil Duta Besar Tiongkok untuk PBB Geng Shuang pada hari Jumat 30 September lalu mengatakan Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 14:48:4 WIB

Petani di wilayah Changfeng Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 14:51:7 WIB

Pembalap Formula 1 asal Tiongkok Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 15:19:35 WIB

Tiongkok mendesak AS untuk mengakhiri kekerasan polisi terhadap orang kulit hitam Amerika selama sesi PBB Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 16:45:29 WIB

Pemasangan Atap Beton Pertama Terowongan Jalan Raya Terpanjang di Provinsi Jiangsu Tiongkok Telah dimulai Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 17:25:54 WIB

Tiongkok ingin mengoptimalkan struktur ekonomi negara Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 17:30:30 WIB
