Rabu, 31 Agustus 2022 7:15:38 WIB

Perumusan Dua Undang-Undang Baru untuk Perawatan Lansia di Tiongkok

Tiongkok

Adelia Astari

Radio Bharata Online - Tiongkok akan mempercepat perumusan dua undang-undang baru yang didedikasikan untuk perawatan lansia dan fasilitas bebas hambatan, sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi populasi yang menua dengan cepat dengan memperkuat kerangka hukum terkait.

Dikutip dari Xinhua, laporan yang disampaikan kepada badan legislatif tinggi dan pejabat kesehatan senior pada hari Selasa (30/8/2022), pada sesi ke-36 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-13, bahwa undang-undang tentang layanan perawatan lansia akan dibentuk, menggabungkan pengalaman berbagai daerah dan berfokus pada isu-isu kunci seperti panti jompo komunitas, integrasi layanan kesehatan dan perawatan lansia, sumber daya perawatan lansia di daerah pedesaan dan perawatan jangka panjang.

Upaya yang dipercepat juga akan dilakukan untuk membuat undang-undang tentang membangun lingkungan bebas hambatan, yang bertujuan untuk mendorong gagasan akses bebas hambatan ke setiap sektor di masyarakat.

Versi rancangan undang-undang direncanakan akan diserahkan kepada Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, badan legislatif tertinggi Tiongkok, untuk ditinjau pada akhir tahun ini.

Tiongkok menjadi Negara dengan populasi masyarakat yang menua. Proporsi orang berusia 60 tahun ke atas melebihi 10 persen pada tahun 1999. Angka tersebut naik menjadi 18,9 persen tahun lalu, dan diproyeksikan menjadi 20 persen teratas pada tahun 2025 dan hampir 35 persen pada tahun 2050.

Banyaknya jumlah masyarakat lansia di Tiongkok merupakan permasalahan serius. Tiongkok menjadi Negara dengan tingkat penuaan yang jauh lebih cepat daripada negara lain bahkan satu-satunya negara di dunia yang memiliki populasi lansia lebih dari 200 juta.

Akibatnya menimbulkan sejumlah permasalahan seperti kurangnya layanan perawatan berbasis rumah untuk manula dan kekurangan profesional perawatan.

Dilansir dari China Daily, di provinsi Jiangsu, jumlah lansia dengan berbagai tingkat kecacatan fisik dan mental membutuhkan 330.000 staf perawat, sementara jumlah yang tersedia saat ini hanya 60.000.

Selain mempercepat penyusunan undang-undang baru, laporan itu mengatakan bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan hak dan kepentingan lansia juga akan diubah, mengenai tugas anak untuk merawat orang tua, sistem jaminan sosial dan partisipasi manula dalam pembangunan sosial.

Sementara itu, UU Jamsostek akan direvisi dalam waktu yang sudah ditentukan. Seiring dengan undang-undang tentang jaminan kesehatan yang sedang dalam proses, laporan tersebut mengatakan bahwa berbagai jenis asuransi akan ditingkatkan dan disesuaikan dengan rencana kenaikan usia pensiun di masa depan.

Ma Xiaowei, menteri Komisi Kesehatan Nasional, mengatakan dalam laporan terpisah yang disampaikan pada sesi yang sedang berlangsung bahwa penipuan dan perselisihan yang melibatkan lansia juga menjamur dalam beberapa tahun terakhir, dan mekanisme mediasi untuk menyelesaikan perselisihan keluarga dan pernikahan untuk lansia juga harus ditingkatkan.

“Selain memastikan penegakan hukum yang ada untuk melindungi orang tua, lebih banyak upaya harus ditujukan untuk meningkatkan bantuan hukum bagi orang tua dan menindak kegiatan ilegal yang melanggar hak hukum mereka.” ujar Ma Xiaowei.

Editor: Thomas Rizal

Komentar