Sabtu, 11 Februari 2023 9:29:30 WIB

Misteri Keberadaan 'Pajak Gempa' Pemerintah Turki bernilai US$40 Miliar

International

iNews/masmo

Radio Bharata Online - Pemerintah Turki berada di bawah tekanan besar dari publik dan partai oposisi atas penggunaan "Pajak Gempa", yang memang diberlakukan sejak lama sebagai dana antisipasi bila terjadi bencana.

"Pajak Gempa" ini dimulai sejak terjadinya gempa besar di dekat kota Izmit tahun 1999, yang memakan korban tewas hingga 17.000 orang. Pemberlakuan jenis pajak ini melalui pajak penggunaan layanan internet dan ponsel. Resminya bertajuk Pajak Komunikasi Khusus, nominal yang terkumpul ternyata sudah mencapai 88 miliar Lira Turki (sekitar Rp70 trilyun). Walaupun dengan penyesuaian perubahan nilai tukar sejak pajak tersebut diberlakukan, para ekonom Turki percaya bahwa dana tersebut seharusnya bernilai lebih dari US$37 miliar (sekitar lebih dari Rp550 trilyun).

Ada sedikit indikasi pendapatan ini digunakan dalam pekerjaan pemulihan setelah bencana yang melanda pada hari Senin lalu, dengan jumlah korban tewas terkini (11/2) melewati 22.000. Ribuan lainnya terluka dan kehancuran yang meluas di 10 provinsi Turki. Ankara banyak menggunakan bantuan asing, dengan puluhan negara dikatakan berkontribusi dalam upaya bantuan.

Adnan Sinan Cakiroglu, seorang politikus dari partai oposisi iYi, menuduh pemerintah mengecewakan rakyatnya pada saat krisis.

“Anda telah memungut 'pajak gempa bumi' bertahun-tahun, yang katanya untuk melindungi masyarakat selama bertahun-tahun,” serunya. “Sepuluh provinsi sedang sekarat, Anda masih menunggu bantuan keuangan dari pihak lain?”

Kritik sekitar keberadaan 'pajak gempa' ini makin mengemuka, setelah muncul komentar dari mantan Menteri Keuangan Turki Mehmet Simsek, di mana dia bersaksi bahwa hasil pajak tersebut ternyata 'diputar' untuk mendanai infrastruktur seperti jalan raya dan rel kereta api. Artinya tak ada hubungannya dengan tujuan Pajak Komunikasi Khusus tersebut diselenggarakan.

Surat kabar Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung melaporkan klaim lebih lanjut dari mantan menteri tersebut, bahwa dana juga digunakan untuk membayar kembali pinjaman ke IMF (Dana Moneter Internasional).

Mr Simsek dan Kementerian Keuangan Turki yang sekarang, tak segera menanggapi permintaan jawaban atas kasus ini. Ankara belum membuat pernyataan tentang pajak tersebut. 

“Puluhan ribu orang meninggal. Ada ratusan ribu yang terluka,” kritik seorang ekonom Turki, “Di mana uang yang dikumpulkan untuk gempa? Ini bukan hanya masalah kebangkrutan teknis. Ini sudah meluas menjadi keruntuhan moral.”

Ketua Partai Rakyat Republik, Kemal Kilicdaroglu, menyalahkan Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan.

“Erdogan lah yang terutama bertanggung jawab atas kasus ini,” katanya. “Rakyat, yang telah membayar 'pajak gempa' selama bertahun-tahun, ternyata seperti dibohongi... mereka tak dapat mengambil manfaat (pajak tersebut) justru di saat mereka membutuhkannya.”

Term 'pajak gempa' langsung jadi trending topik berhari-hari di jejaring sosial dan sosial media di Turki sejak Rabu (8/2) hingga tulisan ini dibuat. Semua bernada serupa, menuduh rezim Erodgan korupsi.

“Ribuan bangunan dibangun dengan kualitas busuk, hingga mudah sekali runtuh,” kata seorang netizen. “Orang-orang terbunuh bukan karena gempa bumi, tetapi karena kecerobohan dan korupsi.”(iNews)

Komentar