Selasa, 18 Maret 2025 9:23:53 WIB

Kementerian Luar Negeri Tiongkok: Penyatuan Kembali Tiongkok Secara Menyeluruh tak dapat Dihindari
Tiongkok

AP Wira

banner

Foto arsip gedung pencakar langit Taipei 101 di Taipei, wilayah Taiwan di tenggara Tiongkok. /VCG

BEIJING, Radio Bharata Online - Penyatuan kembali Tiongkok secara menyeluruh tidak dapat dielakkan, dan upaya mencari "kemerdekaan Taiwan" melalui dukungan asing pasti akan gagal, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning pada hari Senin.

Juru bicara tersebut menyampaikan pernyataan tersebut dalam jumpa pers harian saat diminta mengomentari rencana otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) Taiwan untuk mempromosikan pembentukan lembaga-lembaga baru di negara-negara tertentu dan menggunakan "Taiwan" alih-alih "Taipei" untuk menamai lembaga-lembaga tersebut.

Mao mengatakan bahwa prinsip satu Tiongkok merupakan norma yang diakui secara universal yang mengatur hubungan internasional dan merupakan konsensus dalam masyarakat internasional, dan berfungsi sebagai landasan politik Tiongkok untuk membangun dan mengembangkan hubungan dengan negara lain.

"Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh Tiongkok. Taiwan tidak pernah menjadi sebuah negara. Tidak pernah, dan tidak akan pernah menjadi negara," kata juru bicara tersebut.

Selama beberapa waktu, dengan kedok pertukaran dan kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan pendidikan, otoritas DPP telah berupaya untuk mematahkan kepatuhan masyarakat internasional terhadap prinsip satu Tiongkok dan memperluas apa yang disebut ruang internasional dengan berupaya mendirikan lembaga-lembaga baru di negara-negara tertentu atau mengganti nama lembaga-lembaga yang sudah ada, ungkapnya.

Mao memperingatkan otoritas DPP bahwa penyatuan kembali negara secara menyeluruh tidak dapat dihindari dan bahwa upaya mencari "kemerdekaan Taiwan" melalui dukungan asing pasti akan gagal.

"Tiongkok selalu dengan tegas menentang segala bentuk pertukaran resmi antara otoritas Taiwan dan negara mana pun yang memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok," kata Mao. [CGTN]

Komentar

Berita Lainnya