Kamis, 26 September 2024 9:59:43 WIB

Menlu RI Serukan Kepemimpinan yang Inklusif untuk Perdamaian Dunia

International

Endro

NEW YORK, Radio Bharata Online – Dalam Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB bertema “Leadership for Peace: United in Respect of the UN Charter, In Search of a Secure Future", Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menyerukan pentingnya kepemimpinan global untuk mencapai perdamaian, terutama dalam konflik yang berkepanjangan seperti di Palestina.

Dalam pidatonya, Menlu Retno menyampaikan keprihatinannya bahwa perdamaian masih belum ditemukan bagi rakyat Palestina. Ia menyoroti penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina, dengan 41.000 orang terbunuh, jutaan orang terpaksa mengungsi, dan akses untuk bantuan kemanusiaan yang tertutup sepenuhnya.

Menlu Retno menegaskan, bahwa tidak akan ada perdamaian jika tidak ada penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Ia mengingatkan bahwa saat ini, dunia tengah menyaksikan potensi perang besar di Lebanon, di tengah keberadaan pasukan penjaga perdamaian.

Dalam konteks ini, Menlu Retno menekankan pentingnya memulihkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap Dewan Keamanan PBB. Reformasi Dewan Keamanan dianggap sebagai hal yang mendesak untuk memastikan kepemimpinan yang lebih efektif dalam menjaga perdamaian.

Menlu Retno menggarisbawahi dua poin penting dalam pidatonya:

Pertama, pentingnya kepemimpinan yang demokratis untuk mencapai perdamaian. Menurutnya, tidak ada yang lebih mendesak saat ini daripada penciptaan perdamaian di Gaza.

Menlu Retno menggarisbawahi pentingnya mencegah semakin memburuknya eskalasi konflik di kawasan, seperti yang saat ini terjadi di Lebanon. Oleh karenanya, diperlukan mekanisme pengambilan keputusan DK PBB yang lebih demokratis, agar DK PBB dapat bertindak secara efektif guna merespon ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Kedua, perlunya inklusivitas dan sinergi dalam pengambilan keputusan guna mencapai perdamaian.

DK PBB harus mendorong penguatan kerja sama yang inklusif dengan badan PBB lainnya dan organisasi kawasan. Hal ini penting untuk memastikan keterwakilan kawasan, serta negara-negara berkembang dalam berkontribusi bagi upaya perdamaian. (Kemlu)

Komentar