Jumat, 25 Oktober 2024 10:55:32 WIB
Wujud Diplomasi Bebas Aktif, RI Nyatakan Keinginan Gabung BRICS
International
Antara/Endro

Sugiono datang sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam KTT BRICS di Kazan, Rusia. (Intagram/sugiono_56)/CNBCIndonesia
JAKARTA, Radio Bharata Online - Menteri Luar Negeri RI Sugiono secara resmi menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS, sebagai pengejawantahan politik luar negeri nasional yang berdasar nilai bebas aktif.
Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, Kamis waktu setempat.
Sebagaimana pernyataan Kementrian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Jumat, Menlu Sugiono mengisyaratkan, bahwa bergabungnya RI ke BRICS, bukan berarti ikut kubu tertentu, melainkan berpartisipasi aktif di semua forum.
Ia mengatakan, keinginan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memandang BRICS sebagai wahana yang tepat, untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara Selatan Global (Global South).
Untuk itu Sugiono mengajukan tiga langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dengan negara-negara Selatan Global.
Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan, sehingga negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka kepada negara berkembang.
Kedua, mendukung reformasi sistem multilateral supaya lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional juga harus diperkuat dengan sumber daya yang memadai.
Ketiga, Indonesia mendorong BRICS untuk menjadi perekat demi menguatkan solidaritas antara negara-negara berkembang.
Selain itu menurutnya, bergabungnya Indonesia ke BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.“Antara lain, terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, ataupun pemajuan sumber daya manusia.”
Sementara di sela-sela agenda itu, Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hussein Al-Sheikh, Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli, serta pejabat-pejabat dari negara lain. (Antara)
Komentar
Berita Lainnya
Politisi Jerman Kritik Parlemen Eropa karena Tetap Operasikan Dua Kompleksnya di Tengah Krisis Energi International
Jumat, 7 Oktober 2022 8:37:55 WIB

Patung Kepala Naga dari Batu Pasir Berusia Ratusan Tahun Ditemukan di Taman Angkor Kamboja International
Jumat, 7 Oktober 2022 16:2:20 WIB

Tiga Ekonom Internasional Raih Hadiah Nobel Ekonomi 2022 International
Selasa, 11 Oktober 2022 12:41:19 WIB

Peng Liyuan serukan upaya global untuk meningkatkan pendidikan bagi anak perempuan International
Rabu, 12 Oktober 2022 8:34:27 WIB

Sekjen PBB Serukan Cakupan Sistem Peringatan Dini Universal untuk Bencana Iklim International
Sabtu, 15 Oktober 2022 8:59:46 WIB

Jokowi Puji Kepemimpinan Xi Jinping: Dekat dengan Rakyat, Memahami Betul Masalah yang Dihadapi Rakyat International
Senin, 17 Oktober 2022 13:29:21 WIB

Forum Pangan Dunia ke-2 Dibuka di Roma International
Selasa, 18 Oktober 2022 23:8:41 WIB

Australia Janji Pasok Senjata Buat Indonesia International
Jumat, 21 Oktober 2022 9:11:43 WIB

AS Pertimbangkan Produksi Senjata Bersama Taiwan International
Sabtu, 22 Oktober 2022 9:6:52 WIB

Pemimpin Sayap Kanan Giorgia Meloni Jadi PM Wanita Pertama Italia International
Sabtu, 22 Oktober 2022 11:57:58 WIB

Krisis Di Inggris Membuat Jutaan Warga Sengaja Tidak Makan Biar Hemat International
Minggu, 23 Oktober 2022 7:54:8 WIB

Gunung Kilimanjaro di Tanzania Dilanda Kebakaran International
Minggu, 23 Oktober 2022 15:24:53 WIB

Para Pemimpin Negara Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Kembali Xi Jinping International
Senin, 24 Oktober 2022 11:47:39 WIB

Menlu ASEAN Akan Gelar Pertemuan Khusus di Indonesia Bahas Myanmar International
Senin, 24 Oktober 2022 16:57:17 WIB

Konser di Myanmar Berubah Menjadi Horor Saat Serangan Udara Militer Tewaskan Sedikitnya 60 Orang International
Selasa, 25 Oktober 2022 10:2:29 WIB
