Kamis, 10 April 2025 10:52:11 WIB
Buku Putih: Pencabutan Status Tiongkok sebagai Negara paling Disukai Merusak Fondasi Hubungan Dagang Tiongkok-AS
Ekonomi
Eko Satrio Wibowo

Foto udara kontainer, derek, dan kapal kargo di Shenzhen (CMG)
Tiongkok, Radio Bharata Online - Menurut sebuah buku putih yang dirilis oleh Kantor Informasi Dewan Negara Tiongkok pada hari Rabu (9/4), dorongan Amerika Serikat untuk mencabut status Hubungan Dagang Normal Permanen (Permanent Normal Trade Relations/PNTR) Tiongkok, atau pemberian perlakuan Negara Paling Disukai (Most Favored Nation/MFN) secara permanen, adalah contoh nyata dari unilateralisme dan proteksionisme perdagangan.
Buku putih tersebut, yang berjudul "Posisi Tiongkok pada Beberapa Isu Mengenai Hubungan Ekonomi dan Dagang Tiongkok-AS", bertujuan untuk mengklarifikasi fakta tentang hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral antara kedua negara dan memaparkan posisi Tiongkok pada isu-isu yang relevan.
Buku putih tersebut mengatakan bahwa status PNTR adalah pemberat hubungan ekonomi dan perdagangan Tiongkok-AS.
Dorongan AS untuk mencabut status ini melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), merusak hubungan Tiongkok-AS, dan mengganggu tatanan ekonomi global, kata buku putih tersebut.
Menurut buku putih tersebut, aturan WTO mengharuskan anggotanya untuk memberikan perlakuan MFN tanpa syarat kepada semua anggota lainnya, suatu persyaratan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Selama dua dekade terakhir, PNTR telah berfungsi untuk menstabilkan hubungan ekonomi dan perdagangan Tiongkok-AS. Mencabut status PNTR Tiongkok akan membuat hubungan ekonomi dan perdagangan Tiongkok-AS kembali ke ketidakjelasan dan ketidakpastian yang mendahului aksesi Tiongkok ke WTO pada tahun 2001.
Tiongkok menentang tindakan unilateralis dan proteksionis apa pun yang menyabotase sistem perdagangan multilateral dan berharap bahwa AS akan menyadari dengan jelas kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh upayanya untuk mencabut status MFN Tiongkok, kata buku putih tersebut.
Buku putih tersebut meminta AS untuk bekerja secara konstruktif dengan mayoritas anggota WTO dalam menjaga tatanan dan lingkungan ekonomi dan perdagangan global yang adil dan wajar.
Komentar
Berita Lainnya
Investasi Banyak Masuk ke Jateng, Ganjar: Tingkat Layanan Kita Sangat Serius Ekonomi
Selasa, 4 Oktober 2022 18:8:39 WIB

Perdagangan Jerman mengalahkan ekspektasi pada Agustus , meski ekonomi melambat Ekonomi
Rabu, 5 Oktober 2022 18:2:24 WIB

Krisis Ekonomi 1997 Kembali Bayangi Asia Ekonomi
Kamis, 6 Oktober 2022 13:29:54 WIB

Pakar: Tren konsumsi sehat mencerminkan kepercayaan konsumen yang kuat Ekonomi
Jumat, 7 Oktober 2022 19:14:0 WIB

Perkiraan uang penjualan pembuat chip TSMC, persaingan melambat Ekonomi
Jumat, 7 Oktober 2022 19:44:54 WIB

Mentan-Menkeu G20 & Bank Dunia Kumpul di AS, Cari Solusi Atasi Krisis Pangan Ekonomi
Rabu, 12 Oktober 2022 9:9:53 WIB

Lebih dari Setengah Mobil Baru akan Menggunakan Listrik pada Tahun 2025 Ekonomi
Kamis, 13 Oktober 2022 21:21:32 WIB

Tibet Melihat Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Tahunan Dua Digit Ekonomi
Kamis, 13 Oktober 2022 21:23:14 WIB

Gara-gara Hujan, Petani Risau Harga Cabai dan Beras Naik Ekonomi
Sabtu, 15 Oktober 2022 8:37:6 WIB

PLN: Infrastruktur Listrik Kereta Cepat Rampung Juni 2023 Ekonomi
Sabtu, 15 Oktober 2022 8:43:54 WIB

Antisipasi Resesi Gelap, Sandiaga Uno: Perkuat UMKM dan Kolaborai Ekonomi
Minggu, 16 Oktober 2022 18:8:23 WIB

Huawei akan mendirikan pusat layanan cloud Eropa pertama di Irlandia Ekonomi
Kamis, 20 Oktober 2022 10:1:4 WIB

14 Negara Tandatangani 100 Kerja Sama Dagang dengan Indonesia Ekonomi
Kamis, 20 Oktober 2022 15:36:8 WIB

Sri Mulyani Pede Ekonomi RI Tembus 5,5 Persen pada Kuartal III 2022 Ekonomi
Sabtu, 22 Oktober 2022 11:45:9 WIB
