Selasa, 18 Februari 2025 11:34:34 WIB

Dubes Tiongkok: Solusi Dua Negara Satu-Satunya Jalan Keluar yang Realistis untuk Konflik Palestina-Israel

International

Eko Satrio Wibowo

Kairo, Radio Bharata Online - Solusi dua negara adalah satu-satunya cara realistis untuk memutus siklus konflik Palestina-Israel, kata Duta Besar Tiongkok untuk Mesir, Liao Liqiang, pada hari Senin (17/2).

Menghadiri pertemuan tingkat tinggi keempat Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara di Kairo, Liao, yang juga merupakan perwakilan Tiongkok untuk Liga Negara-negara Arab, mengatakan bahwa Tiongkok sangat prihatin dengan situasi terkini di Gaza dan meyakini masyarakat internasional harus mendorong implementasi penuh dan berkelanjutan dari perjanjian gencatan senjata.

Gaza adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah Palestina, dan pengaturan masa depan untuk Gaza harus menghormati keinginan rakyat Palestina, mematuhi hukum internasional dan resolusi PBB, dan memperhatikan kekhawatiran yang sah dari negara-negara regional, kata Liao, seraya menambahkan bahwa Tiongkok mendukung Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dalam memainkan peran aktif dalam tata kelola dan rekonstruksi Gaza pascaperang.

"Solusi dua negara adalah satu-satunya cara realistis untuk memutus siklus konflik Palestina-Israel, dan Tiongkok menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memanfaatkan platform seperti Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara guna mencapai konsensus yang lebih besar dan mendorong terwujudnya solusi yang komprehensif, adil, dan langgeng untuk masalah Palestina," ujarnya.

Arab Saudi, bekerja sama dengan Norwegia dan Uni Eropa, membentuk Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara di sela-sela debat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 26 September 2024.

Perwakilan dari 35 negara dan organisasi internasional berpartisipasi dalam pertemuan hari Senin (17/2) untuk membahas peran UNRWA dalam implementasi solusi dua negara dan dampak hukum Israel yang melarang badan tersebut beroperasi di tanah Israel dan menghubungi pejabat Israel.

Komentar