Selasa, 18 Februari 2025 15:16:57 WIB
Tiongkok Meminta Mandat Panel Ahli Disesuaikan dengan Jadwal Sanksi terhadap Sudan
International
Eko Satrio Wibowo

Fu Cong, Perwakilan Tetap Tiongkok untuk PBB (CMG)
New York, Radio Bharata Online - Perwakilan Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Senin (17/2) menyerukan agar mandat Panel Ahli yang membantu Komite Sanksi Sudan 1591 disesuaikan dengan jadwal sanksi.
Dewan Keamanan (DK) PBB pada hari yang sama memperpanjang mandat tersebut hingga 12 Maret 2026.
Resolusi 2772 (2025) diadopsi dengan 13 suara mendukung dan tidak ada yang menentang, dengan Tiongkok dan Rusia abstain.
Berbicara setelah pemungutan suara, Perwakilan Tetap Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Fu Cong, mengatakan bahwa ketidakselarasan antara siklus pembaruan mandat Panel dan rezim sanksi yang relevan bertentangan dengan praktik umum DK PBB.
"Panel Pakar merupakan bagian integral dari rezim sanksi yang disahkan oleh Dewan Keamanan. Misinya adalah membantu memantau penerapan sanksi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan. Sifat sanksi menentukan sifat panel. Dengan demikian, menyelaraskan mandat Panel dengan garis waktu sanksi merupakan pengaturan yang logis dan praktik umum di antara 14 rezim sanksi Dewan Keamanan yang sedang berlangsung. Satu-satunya pengecualian terhadap praktik ini adalah rezim sanksi yang terkait dengan Darfur, Sudan dalam pemungutan suara ini," ujar Fu.
Sanksi saat ini terhadap Darfur akan berakhir pada bulan September 2025. Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat berupaya untuk memperpanjang mandat Panel Pakar, yang awalnya dijadwalkan berakhir pada tanggal 12 Maret 2025, hingga Maret tahun depan, jelas menentang praktik umum.
Fu mengatakan bahwa ketidakselarasan tersebut telah ada selama beberapa waktu, bukan karena kompleksitas masalah, tetapi pada dasarnya kurangnya kemauan politik.
"Para pemegang pena enggan berupaya mencari konsensus terluas dan meningkatkan mekanisme serta metode Dewan Keamanan dari sudut pandang teknis. Karena Dewan Keamanan membahas sanksi terkait Sudan pada tahap berikutnya, pengecualian ini harus diselesaikan. Kami mendesak para pemegang pena untuk bertanggung jawab atas hal ini," kata Fu.
Komentar
Berita Lainnya
Politisi Jerman Kritik Parlemen Eropa karena Tetap Operasikan Dua Kompleksnya di Tengah Krisis Energi International
Jumat, 7 Oktober 2022 8:37:55 WIB

Patung Kepala Naga dari Batu Pasir Berusia Ratusan Tahun Ditemukan di Taman Angkor Kamboja International
Jumat, 7 Oktober 2022 16:2:20 WIB

Tiga Ekonom Internasional Raih Hadiah Nobel Ekonomi 2022 International
Selasa, 11 Oktober 2022 12:41:19 WIB

Peng Liyuan serukan upaya global untuk meningkatkan pendidikan bagi anak perempuan International
Rabu, 12 Oktober 2022 8:34:27 WIB

Sekjen PBB Serukan Cakupan Sistem Peringatan Dini Universal untuk Bencana Iklim International
Sabtu, 15 Oktober 2022 8:59:46 WIB

Jokowi Puji Kepemimpinan Xi Jinping: Dekat dengan Rakyat, Memahami Betul Masalah yang Dihadapi Rakyat International
Senin, 17 Oktober 2022 13:29:21 WIB

Forum Pangan Dunia ke-2 Dibuka di Roma International
Selasa, 18 Oktober 2022 23:8:41 WIB

Australia Janji Pasok Senjata Buat Indonesia International
Jumat, 21 Oktober 2022 9:11:43 WIB

AS Pertimbangkan Produksi Senjata Bersama Taiwan International
Sabtu, 22 Oktober 2022 9:6:52 WIB

Pemimpin Sayap Kanan Giorgia Meloni Jadi PM Wanita Pertama Italia International
Sabtu, 22 Oktober 2022 11:57:58 WIB

Krisis Di Inggris Membuat Jutaan Warga Sengaja Tidak Makan Biar Hemat International
Minggu, 23 Oktober 2022 7:54:8 WIB

Gunung Kilimanjaro di Tanzania Dilanda Kebakaran International
Minggu, 23 Oktober 2022 15:24:53 WIB

Para Pemimpin Negara Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Kembali Xi Jinping International
Senin, 24 Oktober 2022 11:47:39 WIB

Menlu ASEAN Akan Gelar Pertemuan Khusus di Indonesia Bahas Myanmar International
Senin, 24 Oktober 2022 16:57:17 WIB

Konser di Myanmar Berubah Menjadi Horor Saat Serangan Udara Militer Tewaskan Sedikitnya 60 Orang International
Selasa, 25 Oktober 2022 10:2:29 WIB
