Rabu, 19 Februari 2025 13:45:22 WIB

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi Pimpin Debat PBB tentang Multilateralisme, Tata Kelola Global, dan Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional

International

AP Wira

NEW YORK, Radio Bharata Online - Pada hari Selasa, 18 Februari, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin debat terbuka Dewan Keamanan mengenai "Mempraktikkan Multilateralisme, Mereformasi, dan Meningkatkan Tata Kelola Global" dengan agenda "Mempertahankan Perdamaian dan Keamanan Internasional".

Tahun 2025 menandai peringatan delapan puluh tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kemenangan dalam Perang Anti-Fasis Dunia. Pertemuan tingkat menteri, yang diselenggarakan di bawah kepemimpinan Tiongkok di Dewan, memberikan kesempatan bagi Negara-negara Anggota untuk meninjau kembali sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa, menegaskan kembali komitmen mereka terhadap multilateralisme, dan bersama-sama membangun sistem tata kelola global yang adil dan setara.

Wang Yi mencatat bahwa selama 80 tahun terakhir, dunia telah menyaksikan percepatan multipolarisasi dan globalisasi ekonomi. Orang-orang di seluruh dunia telah maju bersama untuk mengatasi tantangan. Ini adalah masa kebangkitan dan kekuatan Global Selatan, serta periode ketika masyarakat telah muncul dari bayang-bayang Perang Dingin dan bergerak melampaui konfrontasi bipolar. Namun, perdamaian global sejati dan kesejahteraan bersama belum sepenuhnya terwujud.

“Masyarakat internasional telah memetik pelajaran pahit dari bencana dua perang dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pun didirikan,” kata Wang Yi pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, seraya menekankan perlunya “menghidupkan kembali multilateralisme sejati, dan mempercepat upaya untuk membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan setara” dalam menghadapi krisis global.

Wang Yi menegaskan kembali dukungan Tiongkok terhadap semua upaya yang mendukung perundingan perdamaian di Ukraina. Mengenai Timur Tengah, ia menekankan pentingnya menegakkan solusi dua negara. "Gaza dan Tepi Barat adalah tanah air rakyat Palestina, bukan alat tawar-menawar dalam pertikaian politik. Orang Palestina yang memerintah Palestina merupakan prinsip penting yang harus diikuti dalam pemerintahan Gaza pascakonflik," katanya.

Wang Yi juga menekankan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB mengikat secara hukum dan harus ditegakkan oleh semua negara. [CGTN]

Komentar