Kamis, 26 September 2024 9:53:27 WIB
Indonesia Serukan Aksi Global Untuk Atasi Ancaman Kenaikan Permukaan Laut
International
Endro

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi “Sea Level Rise" yang membahas mengenai ancaman eksistensial, yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan laut, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-79 di New York.
NEW YORK, Radio Bharata Online – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi “Sea Level Rise" yang membahas mengenai ancaman eksistensial, yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan laut, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-79 di New York.
Menlu Retno menegaskan, bahwa dampak kenaikan permukaan laut tidak hanya dirasakan oleh negara-negara pesisir, tetapi juga oleh komunitas yang terletak jauh di daratan. Hal ini menjadikan kenaikan permukaan laut sebagai krisis global yang memerlukan aksi segera.
Dalam pertemuan itu, Menlu Retno mengusulkan tiga poin penting, yaitu :
Pertama, diperlukan aksi iklim yang lebih ambisius untuk atasi pemanasan global. Target 1,5 derajat Celsius adalah harga mati. Untuk mencapainya, diperlukan pembagian beban yang adil, dan bukan sekedar pengalihan beban.
Kedua, menyerukan pentingnya penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi kenaikan permukaan laut. Penekanan diberikan pada upaya peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan langkah kolektif untuk menggalang sumber daya, termasuk pembiayaan dan teknologi yang dapat diakses oleh semua negara.
Ketiga, memperkuat kehendak politik global untuk atasi dampak kenaikan permukaan laut, yang meliputi hilangnya wilayah dan terganggunya mata pencaharian.
Dikutip dari laman Kemlu, Menlu Retno juga mengusulkan perlunya agenda global khusus tentang kenaikan permukaan laut, dan menyerukan penguatan kerangka hukum internasional, yang mampu melindungi kedaulatan negara dan penduduk. Pertemuan Tingkat Tinggi 'Sea Level Rise' dihadiri 128 negara, dan membahas upaya bersama untuk mengatasi kenaikan permukaan laut, termasuk melalui pendanaan iklim, kedaulatan wilayah dan batas zona maritim negara, serta pengambilan keputusan berbasis data ilmiah. (Kemlu)
Komentar
Berita Lainnya
Politisi Jerman Kritik Parlemen Eropa karena Tetap Operasikan Dua Kompleksnya di Tengah Krisis Energi International
Jumat, 7 Oktober 2022 8:37:55 WIB

Patung Kepala Naga dari Batu Pasir Berusia Ratusan Tahun Ditemukan di Taman Angkor Kamboja International
Jumat, 7 Oktober 2022 16:2:20 WIB

Tiga Ekonom Internasional Raih Hadiah Nobel Ekonomi 2022 International
Selasa, 11 Oktober 2022 12:41:19 WIB

Peng Liyuan serukan upaya global untuk meningkatkan pendidikan bagi anak perempuan International
Rabu, 12 Oktober 2022 8:34:27 WIB

Sekjen PBB Serukan Cakupan Sistem Peringatan Dini Universal untuk Bencana Iklim International
Sabtu, 15 Oktober 2022 8:59:46 WIB

Jokowi Puji Kepemimpinan Xi Jinping: Dekat dengan Rakyat, Memahami Betul Masalah yang Dihadapi Rakyat International
Senin, 17 Oktober 2022 13:29:21 WIB

Forum Pangan Dunia ke-2 Dibuka di Roma International
Selasa, 18 Oktober 2022 23:8:41 WIB

Australia Janji Pasok Senjata Buat Indonesia International
Jumat, 21 Oktober 2022 9:11:43 WIB

AS Pertimbangkan Produksi Senjata Bersama Taiwan International
Sabtu, 22 Oktober 2022 9:6:52 WIB

Pemimpin Sayap Kanan Giorgia Meloni Jadi PM Wanita Pertama Italia International
Sabtu, 22 Oktober 2022 11:57:58 WIB

Krisis Di Inggris Membuat Jutaan Warga Sengaja Tidak Makan Biar Hemat International
Minggu, 23 Oktober 2022 7:54:8 WIB

Gunung Kilimanjaro di Tanzania Dilanda Kebakaran International
Minggu, 23 Oktober 2022 15:24:53 WIB

Para Pemimpin Negara Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Kembali Xi Jinping International
Senin, 24 Oktober 2022 11:47:39 WIB

Menlu ASEAN Akan Gelar Pertemuan Khusus di Indonesia Bahas Myanmar International
Senin, 24 Oktober 2022 16:57:17 WIB

Konser di Myanmar Berubah Menjadi Horor Saat Serangan Udara Militer Tewaskan Sedikitnya 60 Orang International
Selasa, 25 Oktober 2022 10:2:29 WIB
